Sekilas Tentang “Aceh”

SEKILAS TENTANG ACEH

(Dari Asal Usul Nama, Pra-Islam dan Pasca Islam)

By: Muslim A. Djalil, M.S.I

(Staf Mapenda Kandepag Aceh Timur)

1. Asal sebutan nama “Aceh”

Kalau ditanyakan tentang asal-usul nama “Aceh” pada anak-anak dan remaja Aceh sekarang ini, kemungkinan sebagian besar diantara mereka tidak mengerti dari mana asal muasal nama “Aceh”, bahkan banyak orang-orang Aceh sekarang mungkin juga sudah lupa dengan sejarah Aceh. Hal tersebut tidak mustahil terjadi karena sangat kurangnya perhatian kita kepada sejarah, kita tak pernah belajar dari sejarah bahkan kita sering melupakan sejarah. Berangkat dari kekhawatiran tersebut penulis tergerak hati untuk berpartisipasi dalam memberikan gambaran sekilas tentang sejarah Aceh, walaupun tidak lengkap tetapi setidaknya kita sudah tahu darimana dan bagaimana tentang asal usul Aceh dan sejarahnya.

Istilah Aceh (Atjèh) secara historis dikenal dengan beberapa kata, antara lain Lamuri atau Lambri (marcopolo), Ramini, Rammi atau Lameri (Arab), dan Lan-Li, Lan-Wuli, Nan-Wuli dan Nanpoli (Tionghoa) atau juga terkenal dengan sebutan Tashi (Said,1981:20-45). Istilah-istilah tersebut biasanya untuk menyebut Aceh oleh orang asing yang singgah, berdagang, dan melakukan perjalanan di Aceh, terutama sebelum kedatangan bangsa Eropa.

Setelah kedatangan bangsa Eropa (penjajah), nama-nama diatas tidak pernah disebutkan lagi. Akan tetapi istilah Aceh (Atjèh) untuk penyebutan nama negeri Aceh yang saat ini bernama Nanggroe Aceh Darussalam, disesuaikan dengan logat dan bahasa si pemakai, sehingga timbullah berbagai ragam sebutan. Menurut Zainuddin (1961 : 23) sesudah kedatangan Portugis dan Italia, Aceh disebut: Achem, Achen, Acen dan orang Arab menyebutnya: Asyi atau juga Dacem, Dagin, Dacin. Penulis-penulis Perancis mengatakan Achem, Achen, Achin, Acheh. Orang Inggeris menyebut Atcheën, Acheën, Achin. Sedangkan orang Belanda menyebutkan Achem, Achim, Atchin, Atchein, Atjin, Atsjiem Atsjeh dan akhirnya Atjeh. Orang Aceh sendiri mengatakan “Atjèh”, begitu pula nama daerah ini tersebut dalam tarich melayu, undang-undang melayu, di dalam surat-surat Aceh lama (Sarakata) serta pada mata uang (pèng) Atjèh seperti: uang emas (deureuham), uang timah (keuëh) Atjèh dan sebagainya disebut Atjèh (Aceh).

Menurut Aboebakar Aceh (1980: 19) penyebutan Aceh dengan Rami, al-Rammi, Lamari karena pada tahun 950 M para penulis Arab menyinggung nama-nama tersebut untuk Aceh. Bagitu juga perjalanan Marcopolo (1292) dari Peking ke Persia, mengunjungi serangkaian kerajaan di Sumatera Utara, disana terdapat kerajaan-kerajaan antara lain; Ferlec = Peureulak, Basma = Pase, Fansoer = Baroes, Lamoeri = Aceh Besar. Pada saat itu Islam telah masuk di daerah Aceh. Sementara sebutan Atjèh berasal dari penyebutan Ba’si Aceh-aceh yang artinya semacam pohon beringin yang besar dan rindang (Aceh, 1980: 19). Namun saat ini pohon tersebut sudah tidak dijumpai lagi di Aceh).

Penyebutan Atjèh tersebut di atas, sesuai dengan cerita pusaka (mitos) yang mengkisahkan tentang sebuah kapal dari Gujarat (Kudjerat) dari India, khabarnya tiba di sungai Tjidaih (baca tjidah= cantik). Awak-awak kapal yang naik ke darat menuju kampung (bahasa Aceh; gampông) Pandeë (Ramni), tiba-tiba kehujanan. Di tengah jalan mereka berteduh di bawah pohon yang rindang dan berseru memuji-muji daun-daun kayu itu; Atja, Atja, Atja (Aca, Aca, Aca, yang artinya indah, indah, indah) yang kemudian menjadi penyebutan Atjèh (Aceh) sampai saat ini (Zainuddin, 1961: 24).

Berbagai penyebutan di atas secara historis diketahui ada lima istilah pada umumnya yang mengarah pada arti keindahan, kecantikan dan kenyamanan untuk daerah Aceh. Istilah-istilah itu adalah: 1) Atja (Aca) yang berarti saudara perempuan (kecantikan); 2) Ba’si Aceh-aceh yang berarti pohon yang rindang dan besar (keindahan); 3) Rami, Lamoeri, Lambri, nama julukan pelaut asing pada kerajaan-kerajaan di sekitar Aceh oleh orang-orang China, Arab dan India; 4) Ada yang menyebutnya Achem, Acen, Acheën dan sebutan senada lainnya sebagai penyebutan  bangsa Eropa (Portugis, Italia, Belanda dan Inggeris); 5) Ada juga menyebut daerah-daerah di Aceh dengan Ferlec = Peureulak; Basma = Pase, Fansoer = Barus; Lamoeri atau Lamuri (Aceh Besar). Istilah ini disebut Marcopolo sewaktu berkunjung di Aceh dalam perjalanannya ke Persia.

Dalam Ensiklopedi Islam (2003 : 51) disebutkan bahwa nama Aceh Darussalam (menurut hikayat Aceh) adalah persatuan dua kerajaan yang masing-masing diperintah oleh Sultan Muzaffar Syah (Pidie) dan Raja Inayat Syah (Aceh Besar), tadinya dua saudara ini berperang dan dimenangkan oleh Muzaffar Syah. Kemudian kedua kerajaan ini disatukan oleh Muzaffar Syah dengan nama Aceh Darussalam.

Teori lain menyebutkan bahwa Aceh Darussalam berasal dari kerajaan Islam di Indra Purba, Lamuri, yang diperintah oleh Sultan Alaiddin Johan Syah yang memerintah Aceh Darussalam pada tahun (601-603 H/1205-1207 M). Sementara pada perspektif lain yang berbeda menyatakan bahwa Kesultanan Aceh sebagai kesatuan dibentuk oleh Sultan Husein Syah (870-885 H/1465-1480 M) yang merupakan persatuan dari 6 (enam) kerajaan-kerajaan Perlak (Peureulak), Pidie (Syahir, Poli dan Sama Indra), Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Jaya, Samudera Pasai dan Teumiéng.

Sementara itu dalam pandangan Zakaria Ahmad (1972 : 37) penyebutan Aceh Darussalam sebagai tanda Aceh menjadi kerajaan yang merdeka dan berdaulat, dimulai dari Raja Ali Mughayat Syah. Penemuan bukti ini diperkuat oleh pendapat, yang mengambil dari Kitab Bustan as-Salātin, merupakan kitab kronik raja-raja Aceh, menyebutkan bahwa Sultan Ali Mughayat Syah atau Sultan Aceh yang berkuasa pada tahun 1511-1530 sebagai upaya menyatukan kerajaan-kerajaan Islam di Aceh.

Mengenai bahasa Aceh, Rani Usman (2003: 34-36) menjelaskan ada sekitar 8 (delapan) bahasa yang terdapat di sana, yaitu: (1) Bahasa Gayo, bahasa yang digunakan oleh orang-orang etnik Gayo, penduduk Aceh Teungah dan penduduk Kecamatan Lokop di Kabupaten Aceh Timur, (2) Bahasa Alas digunakan oleh masyarakat Alas (Aceh Tenggara) dan di hulu sungai singkil Kabupaten Aceh Singkil, (3) Bahasa Aneuk Jam, dipergunkan oleh penduduk yang berdomisili di Kecamatan Labuhan Haji, Samadua, Susoh dan Tapak Tuan, semua wilayah tersebut terletak di Kabupaten Tapak Tuan; (4) Bahasa Tamiang, yang mendapat pengaruh bahasa melayu. Digunakan oleh masyarakat Melayu yang bertempat tinggal di Kecamatan Bendahara, Kejuruan Muda, Karang Baru, Seruway dan Tamiang Hulu, semuanya dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang; (5) Bahasa Kluet, diucapkan oleh masyarakat yang berdiam di Kecamatan Kluet Utara dan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan; (6) Bahasa Singkil, digunakan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, yaitu Kecamatan Simpang Kiri dan Simpang Kanan; (7) Bahasa Defayan, diucapkan oleh penduduk Kecamatan Simeulu Timur, Simeulu Tengah, Teupah Selatan dalam wilayah Kabupaten Simuelu; (8) Bahasa Aceh, yang digunakan oleh sekitar 80% penduduk Aceh. Pengguna bahasa Aceh mendiami Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Bireun, Aceh Timur, Aceh Barat dan sebagian Aceh Selatan.

Bahasa ibu masyarakat Aceh adalah Bahasa Aceh, menurut Asyik (Rani Usman, 2003: 31) sudah mengalami perubahan sedemikian rupa sehingga menjadi Bahasa Aceh yang hidup sampai saat ini. Bahasa Aceh merupakan turunan dari suatu rumpun bahasa Austronesia. Keberadaan bahasa Aceh ini menjadi pemersatu masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam, sebab sebagian besar masyarakat menggunakannya.

  1. Masyarakat Aceh pra-Islam

Posisi Aceh strategis, yaitu di ujung utara Pulau Sumatera juga di bagian barat kepulauan Indonesia, sehingga Aceh menempati daerah yang secara geografis menjadi pintu gerbang sebelah barat Indonesia. Secara internasional Aceh juga menempati posisi penting karena Selat Malaka menjadi terusan gerak migrasi bangsa-bangsa di Asia. Menurut Ensiklopedi Umum Islam (t.th : 129) Selat Malaka sejak zaman Neoliticum, merupakan terusan penting gerak migrasi bangsa-bangsa di Asia, dalam gerak ekspansi kebudayaan dari India dan menjadi jalan niaga Internasional (dunia), karena Selat Malaka adalah jalan penghubung utama antara dua pusat kebudayaan yaitu China dan India. Memandang hal itu, Ahmad (1972: 16) Selat Malaka yang strategis telah memunculkan kerajaan-kerajaan Aceh yang selama abad 16 (1514 M) hingga saat ini Selat Malaka sangat berpengaruh pada gerak historis masyarakat Aceh khususnya, Indonesia dan dunia internasional umumnya.

Diketahui berdasarkan informasi dari para pelaut dan saudagar asing, Aceh memiliki peranan yang cukup signifikan pada proses perdagangan dan komunikasi internasional, karena Aceh memiliki modal posisi strategis dengan Selat Malakanya sebagai jalan niaga Internasional. Sejak zaman purbakala di Asia terdapat dua jalan perniagaan internasional yaitu melalui jalan darat dan melalui laut. Jalan darat yang disebut jalan sutera, menurut informasi (Ahmad, 1972: 17), jalan sutera yang di maksud mulai dari China melalui Asia Tengah dan Turkestan sampai Laut Tengah. Jalan ini berhubungan dengan jalan kafilah India. Komunikasi China dan India dengan bangsa Eropa telah terkenal sejak tahun 500 Selat Malaka dan jalan perhubungan yang paling tua sepanjang sejarah. Jalan melalui laut, sudah tentu jalan Selat Malaka yang perjalanannya dari China dan Nusantara (Indonesia) melalui Selat Malaka ke India, dari India ke Teluk Persia, melalui Suriah ke Laut Tengah, ada pula yang ke Laut Merah melalui Mesir dan sampai juga di Laut Merah. India, China dan Nusantara, telah lazim dan berlaku pada abad pertama Masehi (Informasi dari H. Burger dan Prajudi; Ahmad, 1972: 17).

Mengingat Aceh menempati posisi strategis, terutama dari perdagangan (ekonomi), maka sangat memungkinkan terjadinya akulturasi kebudayaan dan persinggungan budaya-agama. Termasuk masuknya agama-agama sebelum Islam ke Nusantara, yaitu Hindu-Budha sebagai agama yang populer di India dan China. Kemungkinan juga terdapat pengaruh pada masyarakat setempat dari masuknya dua agama tersebut, bahkan turut memperkaya budaya asli masyarakat Aceh.

Pada masa Sriwijaya (Kerajaan Budha) memegang key-position dan mencapai kejayaan, Selat Malaka dan daerah-daerah Aceh menjadi wilayah kekuasaan Sriwijaya sampai abad ke 12 M. Begitupun pada masa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan kira-kira tahun 1365, beberapa kerajaan di Aceh berada di bawah kekuasaan Majapahit. Keberadaan Aceh di bawah kekuasaan dua kerajaan tersebut, sudah tentu akan membawa dampak dan pengaruh bagi perkembangan budaya Aceh. Kenyataan berkuasanya dua Kerajaan Hindu-Budha (Sriwijaya dan Majapahit) walaupun tidak berpengaruh secara langsung di Aceh. Secara konstelasi global di Nusantara perkembangan Agama Hindu-Budha telah menyebar sejak permulaan abad 2 Masehi, terbukti dengan berdirinya Kerajaan Salakanegara (Jawa Barat) pada tahun 132 M, Taruma-Negara pada tahun 400-an M, Kutai (Kalimantan Timur) dan bukti lainnya.

Agama Hindu-Budha pernah menjadi agama orang Aceh terutama dari informasi Ibrahim dkk., (1981: 16). Kemungkinan itu terjadi pada abad ke-4 hingga abad ke-10 Masehi, itu didasarkan pada ditemukannya Arca Bhudisatwa Avalokitesyvara pada sekitar abad ke-9 yang diketemukan di daerah Indrapuri (Aceh Besar). Juga ditemukannya guci-guci berisi abu jenazah di daerah Lamno Jaya (Aceh Jaya sekarang), serta terdapat cerita rakyat tentang Raja Hindu Pahlawan Syah di Lamno Jaya. Di daerah Indrapuri (Aceh Besar) terdapat raja Hindu yang perkasa. Sementara kerajaan yang pernah menggunakan agama Hindu di Aceh hanya ada di Kerajaan Lamuri yang berada di Aceh Besar.

Untuk memperkuat dugaan tersebut, terdapat pendapat para ahli antara lain; Snouck Hurgronje, Van Langen, dan Julius Jacobs yang sependapat bahwa pengaruh agama Hindu-Budha terhadap berbagai aspek kehidupan rakyat Aceh dianggap cukup besar (setidak-tidaknya sebelum Islam masuk ke daerah Aceh). Pengaruh tersebut tidak hanya terbatas di Aceh Besar saja, tetapi juga meluas ke pesisir Timur dan Barat Aceh. Tempat-tempat tersebut menurut informasi Antony Reid, dalam Ibrahim  dkk., (1981: 17) disebutkan antara lain; Lamno Jaya (Aceh Barat), Indrapurwa, Indrapuri (Aceh Besar) dan Pidie. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Masjid Indrapuri yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636) didirikan diatas pondasi sebuah candi.

Pendapat para ahli tersebut, sekalipun kurang didukung oleh penemuan bukti-bukti arkheologis di berbagai daerah di Aceh, namun dari cerita-cerita rakyat, yang nampak pada acara dan ritual upacara adat, misalnya peusijuek, peulheuëh alèn (memberikan sesajen), di desa-desa (gampông) dapat dijadikan sebagai identitas bagaimana agama Hindu-Budha mempengaruhi pola pikir masyarakat Aceh. Beberapa penemuan benteng Indrapatra, Indrapuri, dan masih banyak penemuan bukti-bukti arkheologis dapat dijadikan sebagai sampel Aceh secara umum.

Ada pendapat juga yang mengatakan langkanya bukti-bukti arkheologis peninggalan Hindu-Budha karena begitu Islam datang di Aceh langsung didukung oleh pola struktur pemerintahan Islam, yang secara revolusioner melakukan perombakan spontanitas dan spektakuler terhadap budaya-budaya selain dari budaya Islam. Kedatangan Islam di Aceh merupakan awal dari perombakan budaya masyarakat yang hidup dan berlaku sebelumnya. Dukungan dan dorongan pemerintahan Islam disisi lain telah turut serta menjadikan budaya selain Islam (termasuk Hindu-Budha) tersisih dan terberantas secara perlahan, diganti dengan sendi-sendi budaya Islam dan aqidah Islam.

Namun, dalam kenyataan masyarakat Indonesia, peninggalan-peninggalan Hindu-Budha, terutama Jawa, Sumatera, dan daerah lainnya masih menjadi identitas yang nyata sebagaimana kata sembahyang (menyembah Hyang Widi) sebagai pengganti atau analogi shalat. Begitu juga kenduri, slametan, dan upacara-upacara adat yang mengaitkan alam kosmos dengan keyakinan agama hingga persoalan local wisdom atau kearifan lokal.

  1. Masuknya Islam dan pengaruhnya pada masyarakat Aceh

Para ahli sejarah telah sepakat bahwa agama Islam pertama masuk ke Nusantara adalah ke Aceh. Akan tetapi tentang kerajaan pertama di Aceh tersebut terdapat 2 (dua) pendapat; Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa kerajaan Islam pertama adalah Kerajaan Perlak berdiri tahun 225 H/1174 M, pendapat ini didukung oleh Junus Djamil dan A. Hasjmy (1989: 146); Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa kerajaan Islam yang pertama adalah Samudera Pasai yang didirikan oleh Sultan Malik al-Shaleh (w. 696 H/1297 M) sesuai yang tertera pada batu nisan pendiri Kerajaan Pasai tersebut (Abdullah, 2002: 42).

Mengenai pendapat yang pertama, yang didukung oleh Junus Djamil juga oleh A. Hasjmy, menggunakan landasan (dasar) pijakan bahwa pada naskah-naskah tua (kitab): (1) Kitab Idhar al-Haqq, karya Abu Ishal Makarany al-Pasy; (2) Kitab Tazkirah Thabaqat Jumu Sulthan as-Salathin, karya Syech Syamsul Bahri Abdullah al-Asyi, yang disalin kembali oleh Sayyid Abdullah Ibn Sayyid Habib Saifuddin pada tahun 1275 H atas perintah (titah) Sultan Alaiddin Mansur Syah; (3) Silsilah Raja-raja Perlak dan Pasai, catatan Sayyid Abdullah Ibn Sayyid Habib Saifuddin. Pada ketiga naskah tua tersebut tercatat bahwa kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Kerajaan Islam Perlak yang berdiri pada tahun 225 H (Hasjmy, 1989: 144).

Pendukung pendapat pertama ini adalah penulis silsilah Tawarich Radja-Radja Keradjaan Atjèh yaitu M. Junus Djamil. Menurutnya kerajaan Islam pertama adalah Perlak, yang terletak di daerah pesisir timur daerah Aceh atau daerah utara pulau Sumatera, sebagai keturunan Maharadja Pho Ho La Syahir Nuwi (Meurah Perlak Syahir Nuwi). Pendapat ini ternyata juga di dukung oleh A. Hasjmy dengan menggunakan landasan yang sama yaitu kisah tua silsilah Radja-Radja Perlak (Idhar al-Haqq).

Permasalahan sejarah bukan saja dibuktikan secara lisan, maupun tulisan, tetapi juga didukung oleh bukti-bukti otentik arkheologis. Oleh karena itu Taufik Abdullah, sebagai ketua Tim Ensikopedi Tematis Dunia Islam (2002: 64) menegaskan bahwa kerajaan Islam pertama Nusantara adalah Samudera Pasai, yang berlokasi di wilayah Lhokseumawe, Aceh Utara. Bukti utama arkheologis adalah ditemukannya makam (batu nisan), juga teks klasik Hikayat Radja-Radja Pasai, dan catatan perjalanan Marcopolo (1292) yang menceritakan tentang Pasai. Di samping itu juga catatan perjalanan Ibn Batutah pada pertengahan abad ke-14 (746 H/1345 M).

Penulis bukan bermaksud memihak salah satu pendapat tersebut, tetapi bukti-bukti historis arkheologis memang hendaknya terus diupayakan digali dan dicari agar sejarah kerajaan Islam pertama Nusantara tersebut menjadi jelas dan sesuai dengan fakta historis. Perbedaan pendapat tentang kapan dan dimana masuknya Islam di Indonesia dan kerajaan Islam pertama itu kerajaan yang mana, semua itu adalah merupakan dinamika dalam perkembangan sejarah di Indonesia.

Berdasarkan pendapat-pendapat tentang timbulnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan diperkuat dengan bukti-bukti otentik dapat diketahui bahwa; (1) Islam untuk pertama kalinya masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah (7-8) Masehi dan langsung dari Arab (Hamka: 1989); (2) Daerah pertama yang didatangi oleh Islam adalah pesisir Sumatera dan bahwa setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka kerajaan Islam yang pertama berada di Aceh; (3) Pada proses dakwah Islamiyah orang-orang Nusantara aktif mengambil bagian (berpartisipasi); (4) Mubaligh-mubaligh Islam yang terdahulu selain sebagai penyiar agama (da’i), juga merangkap sebagai saudagar (pedagang); (5) Proses dakwah Islamiyah di Indonesia berjalan dengan damai; dan (6) Kedatangan Islam di Nusantara membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh para ahli sejarah tentang masuknya Islam ke Indonesia dan kerajaan Islam pertama yang mana yang harus diakui, maka muncullah seminar-seminar. Seminar I yang diselenggarakan di Medan 17-20 Maret 1963 bertepatan 21-24 Syawal 1382 H, Seminar II yang diselenggarakan di Banda Aceh pada tanggal 10-16 Juli 1978, dan Seminar Internasional yang berlangsung di Rantau Kuala Simpang, Aceh Timur (sekarang masuk wilayah Aceh Tamiang) tanggal 25-30 September 1980, yang pada intinya berkesimpulan bahwa; Pertama, Aceh merupakan daerah pertama mendapat dakwah Islamiyah, karena memiliki lokasi geografi yang strategis dalam perdagangan dan perhubungan Internasional; Kedua, Aceh adalah Serambi Mekkah karena sebelum abad ke 19 di Aceh telah berdiri kerajaan-kerajaan besar Islam dengan ulama-ulama terkenal, sehingga orang-orang berdatangan ke Aceh untuk belajar menuntut ilmu di Aceh; Ketiga, Islam telah memegang peranan yang penting dalam pembentukan dan pembinaan nasionalisme, membangkitkan semangat jihad, menumbuhkan tali ukhuwah Islamiyyah dan berkembanglah perjuangan melawan penjajah (Ibrahim, 1993: 265-267).

Muncul dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Perlak, Samudera Pasai, dan Aceh Darussalam sebagai pemerintahan Islam di daerah Aceh telah membuka keyakinan bagi terintegrasinya nilai-nilai Islam ke dalam sistem sosial dan politik di Nusantara. Khususnya Aceh Darussalam yang pada saat munculnya sebagai kerajaan pemersatu Aceh yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah (1511 M)[1] dalam sejarah Aceh telah melahirkan 35 generasi, yang terakhir adalah Muhammad Daud Syah (1878-1903), sehingga telah sangat memberikan corak bagi masyarakat Aceh di berbagai aspek kehidupan.

Kesultanan Aceh yang berlaku sejak 1511 sampai dengan 1903 atau sekitar 389 tahun (± 4 abad) sebagai suatu kekuatan Aceh dan kebanggaan Aceh mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), juga pada masa Iskandar Tsani (Sultan Alauddin Mughayat Syah, 1636-1641), beliau adalah menantu Sultan Iskandar Muda. Aceh melakukan perluasan wilayah ke arah selatan dan memperluas perdaganan Internasional sehingga memperoleh kemajuan di berbagai bidang, terutama kemajuan ekonomi melalui sistem perdagangan monopoli (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 2003: 51-52). Pada saat itu pula Islam di Aceh mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat, sehingga melahirkan tokoh-tokoh ulama terkenal seperti: Hamzah Fansuri, Syamsuddin Pasai, Abdurrauf dari Singkil dan Nuruddin al-Raniry (Nasution, 1992: 53-54).

Kedatangan Islam di Aceh benar-benar telah memberikan warna tersendiri. Dukungan penguasa (Sultan) yang mengembangkan dakwah Islamiyah, sudah tentu membawa dakwah Islamiyah bukan hanya dalam bentuk parsial, tetapi secara komprehensif menjadi program kerajaan. Berbagai sendi kehidupan, sosial-keagamaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan permasalahan hukum telah menjadi bagian dari aspek pembangunan. Struktur pemerintahan yang bercorak kekhalifahan telah menunjukkan pola kepemimpinan teokratis yang menempatkan sultan sebagai penguasa, tetapi misi kekhalifahan telah menjadi ciri Islam untuk memperhatikan dan mengangkat keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai dalam berbagai aspek, Kerajaan Aceh Darussalam kemudian tampil sebagai satu kekuatan politik Islam terkemuka di Nusantara sejak abad ke-16. Aceh pada saat itu berkembang menjadi basis kekuatan bagi berlangsungnya proses islamisasi di Nusantara secara lebih intensif. Taufik Abdullah (2002: 65) menjelaskan pada masa itu Islam telah menjadi unsur paling dominan dalam pembangunan struktur politik kerajaan, terbukti dari berdirinya lembaga keagamaan yang berperan penting dalam upaya penerapan Islam di tengah kehidupan masyarakat.

4. Struktur masyarakat dan pengembangan pendidikan di Aceh

Agama Islam mempunyai peranan yang besar sekali dalam perkembangan dan pertumbuhan kerajaan Aceh. Sifat militan dari masyarakat Aceh yang diperoleh dari spirit Islam telah menempatkan ideologi negara (kerajaan) Aceh dengan Islam. Raja-raja pemimpin Aceh semua giat menyiarkan dan melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Raja-raja bahkan merangkap menjadi mubaligh dan qadi bila telah menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan beberapa sumber, para sejarawan dan arkheolog menyimpulkan bahwa Islam yang masuk di Aceh adalah Islam yang telah beradaptasi dengan unsur kebudayaan Persia dan Gujarat (India), hal ini memberikan corak tersendiri terhadap budaya dan agama di Aceh (Abdullah, 2002: 220).

Pada pelaksanaannya, masyarakat Aceh menyesuaikan praktek agama dengan tradisi (adat istiadat) yang berlaku. Hal itu terlihat dalam kehidupan sosial budaya Aceh. Sebagai hasilnya Islam dan budaya Aceh  menyatu. Orang-orang Aceh sebagai umat Islam, sangat kuat memegang kepribadian aqidah Islam dalam kehidupan, sebagai azas pokok dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan budaya Aceh itu sangat sejalan dengan perkembangan watak etnik Aceh, beberapa aspek kultural, ideologi, dan struktur masyarakat bersenyawa dengan adat dan agama Islam. Islam dan adat Aceh telah mengintegral dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan (Ismail, 2002: 68).

Tentang menyatunya adat dan agama Islam dapat diketahui dari pandangan hidup (ideologi) masyarakat Aceh sebagai upaya menegakkan pemerintahan yang adil dan berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Sebagai bukti Islam sebagai darah daging masyarakat Aceh dan menyatunya agama dan adat, tercermin dalam ungkapan pepatah pusaka (hadih maja)[2] turun temurun dari nenek moyang yang terkenal: “Adat ba’ po teumeureuhôm, Hukôm ba’ Syiah Kuala, Kanun ba’ Putroe Phang, Reusam ba’ Laksamana” dan “Adat ngoen Hukôm hanjeut créé lageë zat ngoen sifeut” (Gani, 1974: 17, Jalil, 1991:39, Ismail, 2002: 68), arti bebasnya kira-kira: “Adat (politik) dipegang oleh Sultan, Hukum dipegang oleh Syiah kuala[3] (ulama), kekuasaan perundang-undangan dipegang oleh putroe phang[4] (lambang dari rakyat), pemegang kekuasaan perang adalah Panglima Besar Angkatan Perang (laksamana)”  dan “Politik (adat) dan hukum seperti zat dengan sifat tak bisa dipisahkan”.

Pandangan tersebut sesuai dengan falsafah dan sumber hukum yang telah ditetapkan Kerajaan Aceh Darussalam, yang antara lain menerangkan; (1) Sultan adalah pemegang kekuasaan politik (adat) atau pemegang kekuasaan eksekutif; (2) Ulama adalah pemegang kekuasaan kehakiman atau pemegang kekuasaan yudikatif; (3) Putroe Phang sebagai lambang dari rakyat adalah pemegang kekuasaan perundang-undangan atau pemegang kekuasaan legislatif; (4) Pada waktu negara dalam bahaya atau keadaan perang, pemegang kekuasaan tertinggi adalah Panglima Angkatan Perang yang disebut laksamana. Pada pembagian kekuasaan menurut bidangnya masing-masing terdapat satu kesatuan dasar yang tidak boleh menyimpang dari ketentuan pusaka nenek moyang di atas, yaitu antara politik (adat) dan hukum tidak dapat dipisahkan (Gani: 18).

Integritas adat dan agama, telah menempatkan kedudukan dan peranan orang Aceh dalam pandangan orang di luar Aceh sebagai fanatis Islam (golongan fanatik). Juga predikat untuk Aceh sebagai Serambi Mekkah, Istimewa Aceh, yang pada masa otonomi daerah provinsi Aceh diubah namanya menjadi Nanggroe Aceh Darussalam. Integritas adat dan agama juga mengharuskan antara pemegang hukum agama dan negara (adat) bekerjasama sebagaimana ditegaskan dalam hadih maja atau ungkapan nenek moyang untuk menyatu seperti zat dan sifatnya. Pada makna filosofisnya segala bidang kehidupan rakyat dan negara haruslah berjiwa Islam. Maka Undang-undang Dasar yang bernama Kanun Meukuta Alam menegaskan bahwa hukum yang berlaku di Aceh Darussalam harus bersumber pada: 1) al-Qur’an ; 2) al-Hadits; 3) Ijma’ ulama Ahlu al-sunnah wa al-Jama’ah; dan 4) Qiyas (Hasjmy, 1983:69).

Berdasarkan kondisi fundamental masyarakat Aceh semacam itu maka dapat diketahui bentuk dan struktur pemerintahan Aceh adalah teokrasi yang dipimpin oleh Sultan Imam Malikul Adil sebagai orang kesatu di pemerintahan, yang diangkat secara turun menurun, walaupun harus ada syarat-syarat tertentu dan realitasnya boleh mengangkat dari selain keluarga raja bila tidak memenuhi syarat.

Secara struktural Sultan sebagai kepala pemerintahan memiliki bawahan dan pembantu agar dapat lancar melaksanakan tugas-tugasnya;  1) Pembantu Sultan dalam menjalankan tata usaha atau sekretaris negara bergelar Rama Seutia Keurukôn Katibul Mulk; 2) Orang kedua dalam kerajaan yaitu Qadi Malikul Adil dan empat pembantunya, Mufti Empat yang bertugas mengeluarkan fatwa (mewakili empat mazhab) dalam masalah-masalah keagamaan yang ditetapkan oleh seorang ulama besar yang bergelar Syeikh al-Islam; 3) Untuk membentu Sultan dalam menjalankan pemerintahan, kanun (Qonun) menetapkan beberapa pejabat tinggi yang bergelar Wazir (Perdana Menteri dan Menteri-menteri).

Di tingkat pemerintahan pusat, terdapat lembaga-lembaga negara antara lain; 1) Balai Rong Sari, majelis kerajaan yang beranggotakan menteri-menteri yang bergelar Hulubalang Empat dan Ulama Tujuh; 2) Balai Gading, Majelis Perdana Menteri yang beranggotakan menteri-menteri; 3) Balai Majelis Mahkamah Rakyat[5], semacam Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) beranggotakan 73 orang; 4) Balai Furdah atau kantor pusat perdagangan (menteri perdagangan dan pembantunya); 5) Balai Laksamana, kantor pusat bala tentara di bawah pimpinan Laksamana Amirul Harb (Menteri Pertahanan dan Keamanan); 6) Balai Majlis Mahkamah, kantor mahkamah tertinggi yang beranggotakan 10 orang ulama (Menteri Kehakiman); 7) Balai Baitul Mal, kantor pusat perbendaharaan negara di bawah pimpinan Menteri Keuangan (Hasjmy, 1983: 78).

Pada Pemerintahan Daerah telah ditetapkan oleh Kanun 4 (empat) tingkatan daerah sebagai berikut; 1) Gampông (Desa), dinamakan juga Meunasah. Untuk satu daerah gampông diangkat seorang Keuchik (Kepala Desa) dengan dibantu oleh beberapa orang staf pembantu bernama Tuha Peut dan seorang Imam Rawatib (Teungku Meunasah);  2) Mukim, yaitu badan federasi beberapa gampông, sekurang-kurangnya ada 8 (delapan) gampông. Pada tiap satu mukim diangkat diangkat seorang Imam (Q>ad}i) dan dibangun satu mesjid untuk shalat jama’ah dan ibadah lainnya; 3) Daerah Uleë Balang, merupakan federasi mukim, setidaknya terdapat 3 (tiga) mukim yang dipimpin seorang Uleë Balang dan Q>ad}i; 4) Panglima Sagi, merupakan federasi (koordinator) Uleë Balang. Di Aceh Besar, misalnya, terdapat tiga federasi Uleë Balang yaitu: Sagoe Teungoh Lheë Ploh terdapat 25 mukim, Sagoe Dua Ploh Nam terdapat 26 mukim, dan Sagoe Dua Ploh Dua, 22 mukim, yang ketiganya dipimpin oleh Panglima Sagi dengan gelar Panglima Polem.

Secara garis besar dalam pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam terdapat dua kelompok aparatur yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan batas wewenang masing-masing yaitu fungsionaris duniawi (adat) dan fungsionaris keagamaan (syari’at).

Sultan Aceh juga sangat memperhatikan bidang dakwah Islamiyah dan pendidikan Islam. Khususnya pada bidang-bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan terdapat lembaga-lembaga yang bertugas dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, antara lain; (1) Balai Seutia Hukama, balai ini dapat disamakan dengan lembaga ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya para sarjana (ulama), hukama (ahli hukum) dan cerdik pandai untuk membahasa dan mengembangkan ilmu pengetahuan; (2) Balai Seutia Ulama, yaitu jawatan yang bertugas mengurus masalah-masalah pendidikan/pengajaran; (3) Balai Jama’ah Himpunan Ulama, yaitu forum perkumpulan para sarjana/ulama berkumpul untuk berdiskusi tentang masalah pendidikan dan pengajaran (Hasjmy, 1983: 191, 1980: 210).

Seiring dengan struktur pemerintahan yang berjenjang dalam bidang pendidikanpun terdapat tingkatan-tingkatan dalam Kerajaan Aceh Darussalam (Hasjmy, 1983: 192-194) sebagai berikut:

1.      Meunasah, merupakan lembaga pendidikan dasar (MI/SD).

2.      Rangkang, lembaga pendidikan di tingkat menengah yang bertempat di mukim. Realitasnya rangkang sama dengan Mesjid hanya dalam fungsi pendidikan. Rangkang setingkat dengan sekolah menengah (MTs/SMP).

3.      Dayah, merupakan lembaga pendidikan yang hampir ada di tiap-tiap Uleë Balang, yang dibangun di pekarangan mesjid, setingkat dengan MA/SMA.

4.      Dayah Teungku Syik (Akademi), setingkat dengan perguruan tinggi yang mengajarkan mata kuliah; fiqih, tafsir, ilmu kalam, akhlaq tasauf, geografi, ilmu bahasa dan sastra, ilmu mantiq (logika), dan lain-lain.

5.      Jami’ah Bait al-Rahman (Universitas), terdapat di ibukota negara Kerajaan Aceh Darussalam yang menjadi satu kesatuan dengan Mesjid Bait al-Rahman, disini ada bermacam-macam “dār” (fakultas), seperti: Fakultas Ilmu Tafsir dan Hadits, Kedokteran, Ilmu Kimia, Ilmu Sejarah, Ilmu Pasti, Ilmu Politik, Pertanian, Hukum, Filsafat, Ilmu Kalam/Tauhid, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Perbendaharaan /Keuangan Negara, Ilmu Pertambangan, Tata Bahasa, Ilmu Perbandingan Agama dan Fakultas Ilmu Peperangan. Menurut Hasjmy (1969: 9) ada sekitar 44 orang guru besar yang mengajar di Jami’ah Bait al-Rahman baik dari Aceh atau yang didatangkan dari Arab, Turki, Persia dan India.

Lembaga-lembaga pendidikan tersebut berkembang dengan pesat, sehingga Banda Aceh Darussalam pada abad ke-17, bukan saja sebagai kota tempat kegiatan politik dan ekonomi, tetapi juga sebagai pusat kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan yang terkenal dengan julukan “Kota Universitas” atau Kota Terpelajar. Selain Mesjid Bait al-Rahman, ada lagi yang menjadi pusat kegiatan ilmu pengetahuan di Kota Banda Aceh Darussalam antara lain; Mesjid Bait al-Musyahadah dan Mesjid Bait al-Rahim (Mesjid ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda dalam komplek Kraton Dar al-Dunya (1016 H/1607 H), nama Bait al-Rahim ini dialihkan dari nama mesjid yang dibangun oleh Sultan Alaiddin Syamsu Syah dalam komplek Kraton Kuta Alam bersamaan dengan membangun istana tersebut (Djamil, 1968: 38, Hasjmy dalam Suny, 1980: 213).


[1] Para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan tahun berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam. Menurut Hasjmy (1983: 59) Ali Mughayat Syah dilantik menjadi Sultan Kerajaan Aceh Darussalam pada tanggal 12 Zulka’idah 916 H atau 1511M. Sementara Taufik Abdullah et.al., (2002: 64) memperkirakan Kerajaan Aceh Darussalam didirikan pada tahun 1514 M.

[2] Petuah nenek moyang yang mengandung nilai-nilai moral dan pendidikan keagamaan.

[3] Syiah Kuala adalah gelar untuk Syeikh Abdurrauf al-Singkily, salah seorang ulama besar pada masa kesultanan Aceh.

[4] Putroe Phang adalah permaisuri Sultan Iskandar Muda asalnya dari negeri Pahang Malaysia, yang mempelopori berdirinya Balai Majelis Musyawarah Rakyat (semacam MPR sekarang),

[5] Yang menarik dalam lembaga ini, pada zaman pemerintahan Ratu Safiatuddin terdapat 16 orang wanita dari 73 orang anggotanya. Mereka turut duduk dalam majelis sama-sama dengan pria untuk mengatur urusan Negara guna mempertimbangkan kebijaksanaan Sultanah dan meneliti segala adat dan hukum yang layak disalurkan kepada rakyat supaya tetap adil dan makmur, lebih lanjut lihat: Mardhiyah Aly dalam Suny, 1980, halaman 288.

This entry was published on 1 Maret 2011 at 10:42 AM and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: